temanmedia.id, JAKARTA – Pemerintah pusat bergerak cepat memetakan ketimpangan keuangan di tingkat daerah sekaligus memastikan keberlanjutan pemulihan wilayah terdampak bencana.
Dalam pertemuan tingkat tinggi di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (27/10/2026), Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Keuangan Suahasil Nazara sepakat membentuk tim teknis gabungan untuk mengurai krisis fiskal daerah.
Langkah ini diambil guna menyisir wilayah-wilayah yang memiliki kapasitas fiskal rendah, terutama daerah yang struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-nya masih didominasi oleh beban belanja pegawai.
Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pembentukan tim teknis lintas kementerian ini bakal memfokuskan formula solusi bagi daerah yang ruang gerak pembiayaannya sangat terbatas akibat porsi belanja birokrasi yang membengkak.
“Terutama yang pembiayaan belanja pegawainya di atas 40-50 persen, meskipun program pemerintah pusat sangat banyak sekali sebetulnya,” terang Tito kepada awak media usai menggelar pertemuan tertutup dengan Menkeu Suahasil.
Selain mengurai benang kusut fiskal daerah, pertemuan dua instansi sentral ini juga mematangkan skema pemberian insentif fiskal.
Kemendagri dan Kemenkeu berkomitmen memacu kinerja pemerintah daerah melalui kucuran bantuan dana khusus bagi wilayah yang mengukir prestasi di berbagai sektor penilaian, demi memicu iklim kompetisi yang sehat antarkepala daerah.
Di sisi lain, pembahasan juga menyentuh jaminan anggaran proyek jangka panjang, khususnya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (PRR) pascabencana Sumatera yang dirancang bergulir hingga 2028.
Tito yang bertindak sebagai Kasatgas PRR memastikan bahwa dukungan dana dari bendahara negara untuk siklus pemulihan tahun 2027 telah aman.
“Kita sudah melakukan diskusi itu dengan Bapak Menteri Keuangan, alhamdulillah, insyaallah anggarannya tersedia,” ucap mantan Kapolri tersebut.
Sejalan dengan hal itu, Menkeu Suahasil Nazara menekankan bahwa Kemenkeu siap menjaga ketersediaan dana sesuai dokumen rencana induk.
Namun, ia mewanti-wanti agar seluruh target pekerjaan yang dianggarkan pada APBN 2026 wajib rampung tepat waktu tanpa menyisakan proyek mangkrak sebelum melangkah ke fase anggaran tahun berikutnya.
“Yang dianggarkan dan direncanakan tahun 2026, ini harus diselesaikan semuanya. Setelah itu kita juga membicarakan untuk 2027,” tegasnya.
Suahasil menambahkan bahwa pengawasan ketat terhadap realisasi anggaran ini sangat krusial agar tahapan pemulihan fisik dan ekonomi warga korban bencana berjalan berkesinambungan tanpa hambatan administratif di tengah jalan.
Tinggalkan Balasan