JAKARTA – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa dugaan keterlibatan mantan Kapolri LSP dalam kasus penyadapan ilegal dapat menghapus seluruh rekam jejak dan prestasi yang pernah diraih selama bertugas di institusi Polri. Menurutnya, integritas dan loyalitas merupakan faktor utama yang menentukan nilai pengabdian seorang pejabat publik.
Habiburokhman menjelaskan pandangan tersebut melalui doktrin yang disebut sebagai “perkalian nol” atau zero multiplier. Doktrin itu menggambarkan bahwa sebesar apa pun prestasi seseorang, seluruhnya tidak lagi memiliki nilai apabila integritasnya terbukti dilanggar.
“Dalam dunia militer dan organisasi taktis ada doktrin ‘perkalian nol’ (zero multiplier), di mana loyalitas dan integritas adalah faktor pengalian mutlak. Secara matematis, berapapun besarnya angka prestasi seseorang, jika dikalikan dengan nol maka hasilnya tetap nol,” kata Habiburokhman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (7/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas unggahan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu di media sosial. Unggahan itu menyindir pernyataan Habiburokhman dalam rapat paripurna DPR RI pada 6 Juni 2026, ketika ia menyebut LSP sebagai salah satu Kapolri terbaik sepanjang masa.
Habiburokhman mengaku tidak mempermasalahkan pandangan Said Didu karena menganggapnya sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi. Namun, ia merasa perlu menjelaskan doktrin yang menjadi dasar pandangannya terhadap kasus tersebut.
“Saya perlu menyampaikan satu doktrin yang diajarkan senior saya di Gerindra yang disebut perkalian nol tadi,” ucapnya.
Ia mengatakan, ketika pernyataan mengenai LSP disampaikan dalam rapat paripurna pada 6 Juni 2026, publik maupun anggota DPR belum mengetahui adanya dugaan skandal penyadapan ilegal. Namun, setelah kasus tersebut terungkap, penilaiannya terhadap rekam jejak mantan Kapolri itu berubah.
“Segala prestasi beliau sebelumnya, seberapa pun hebatnya, menjadi tidak bernilai sama sekali atau nol ketika terbukti melakukan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan banyak pihak lain, termasuk saya sendiri,” tegasnya.
Terkait perkembangan perkara tersebut, Habiburokhman menyatakan Komisi III DPR mendukung penuh Polri untuk mengusut dugaan penyadapan ilegal secara menyeluruh dan transparan. Ia juga meminta Kapolri segera mengambil tindakan tegas terhadap seluruh pihak yang terlibat.
Selain mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, ia menekankan pentingnya membongkar latar belakang serta motif di balik dugaan aksi penyadapan tersebut.
“Saat ini saatnya kita fokus mendukung Kapolri untuk mempercepat pengungkapan kasus penyadapan ilegal ini. Harus dihukum siapa saja yang terlibat dan harus terungkap apa latar belakang hingga motifnya,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan