temanmedia.id, BANJARMASIN – Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan tak hanya dirasakan daerah yang terbakar. Kota Banjarmasin juga menghadapi ancaman kabut asap, peningkatan kasus gangguan pernapasan, hingga terganggunya kegiatan belajar mengajar. Di tengah kondisi tersebut, personel pemadam dari Banjarmasin turut dikerahkan untuk membantu penanganan kebakaran di sejumlah daerah tetangga.
Pemerintah Kota Banjarmasin pun memperkuat kesiapsiagaan melalui Satgas Siaga Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan serta Kabut Asap yang beroperasi selama 24 jam. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penanganan kebakaran tetap berjalan, sekaligus melindungi masyarakat dari dampak buruk asap.
Wali Kota Banjarmasin H. M. Yamin HR menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api. Menurutnya, perlindungan kesehatan warga, keselamatan petugas, dan keberlangsungan aktivitas masyarakat juga harus menjadi perhatian utama.
“Penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan, koordinasi, dan kerja sama seluruh pihak. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas, disertai upaya perlindungan kesehatan serta dukungan yang memadai bagi petugas di lapangan,” ujarnya.
Untuk mendukung upaya tersebut, Pemko Banjarmasin menyiapkan satu posko induk di Kantor BPBD Kota Banjarmasin dan tiga pos lapangan yang berada di Pemurus Dalam, Sungai Andai, serta Sungai Lulut. Personel gabungan disiagakan untuk merespons kejadian kebakaran di dalam kota maupun membantu penanganan di luar wilayah sesuai kebutuhan.
Data Pemko Banjarmasin mencatat sebanyak 71 kejadian kebakaran lahan terjadi sejak Juli hingga awal Oktober 2026. Selain melakukan penanganan di wilayah sendiri, petugas pemadam asal Banjarmasin juga membantu pemadaman di Kabupaten Banjar dan Barito Kuala. Sebelumnya, personel dari kota ini juga memiliki pengalaman membantu penanganan kebakaran di Banjarbaru.
Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa dampak karhutla membutuhkan penanganan lintas daerah. Ketika kebakaran meluas, kesiapan personel, kendaraan operasional, mesin pompa, hingga ketersediaan bahan bakar menjadi faktor penting agar petugas dapat menjalankan tugas secara optimal.
Di saat bersamaan, ancaman kabut asap di Banjarmasin memerlukan perhatian serius terhadap kesehatan masyarakat. Pemko melakukan pembagian masker untuk membantu mengurangi paparan polutan, sementara fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk Puskesmas, disiagakan untuk melayani warga yang mengalami keluhan kesehatan.
Tingginya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) menjadi salah satu indikator dampak yang perlu diwaspadai. Pada minggu ke-36 tahun 2026, kasus ISPA di Banjarmasin sempat mencapai sekitar 2.580 kasus dalam satu pekan. Anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya menjadi pihak yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam menghadapi kondisi kualitas udara yang memburuk.
Dampak karhutla juga merambah sektor pendidikan. Pembelajaran jarak jauh (PJJ) diberlakukan sebagai langkah perlindungan bagi peserta didik dari paparan udara yang berpotensi membahayakan kesehatan.
Yamin menegaskan, upaya penanganan dan perlindungan masyarakat akan terus diperkuat agar dampak karhutla tidak semakin mengganggu kehidupan warga.
“Kami akan terus memperkuat upaya penanganan dan perlindungan masyarakat, karena dampak karhutla dan kabut asap tidak boleh dibiarkan mengancam kesehatan, mengganggu pendidikan, maupun menghambat aktivitas warga,” tegasnya.
Di tengah kebutuhan penanganan yang terus berjalan, perhatian juga tertuju pada bantuan presiden (Banpres) senilai Rp100 miliar untuk penanganan karhutla yang diberitakan dialokasikan ke sejumlah daerah di Kalimantan Selatan. Berdasarkan rincian alokasi yang beredar, Banjarmasin tidak tercantum sebagai penerima langsung bantuan tersebut.
Dalam rincian itu, BPBD Provinsi Kalimantan Selatan disebut memperoleh alokasi Rp30 miliar, Kabupaten Tanah Laut Rp20 miliar, Kota Banjarbaru Rp15 miliar, Kabupaten Tapin Rp15 miliar, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Rp10 miliar, dan Kabupaten Tanah Bumbu Rp10 miliar.
Tidak tercantumnya Banjarmasin dalam daftar penerima langsung menjadi perhatian di tengah peran kota tersebut dalam menangani dampak asap sekaligus mendukung pemadaman lintas wilayah.
Meski demikian, rincian alokasi tersebut perlu dilihat berdasarkan mekanisme penyaluran dan peruntukan bantuan, termasuk kemungkinan dukungan yang diberikan melalui pemerintah provinsi atau instansi terkait.
Bagi petugas di lapangan, kesiapan operasional tidak hanya ditentukan oleh jumlah personel. Ketersediaan BBM, biaya operasional, perawatan kendaraan dan mesin pompa, serta perlengkapan keselamatan turut menentukan keberlanjutan penanganan, terutama ketika kebakaran terjadi secara berulang dan membutuhkan pengerahan personel dalam waktu panjang.
Karena itu, dukungan terhadap penanganan karhutla perlu mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan, termasuk daerah yang menghadapi dampak kabut asap dan terlibat dalam bantuan pemadaman lintas wilayah. Koordinasi antarpemerintah daerah menjadi penting agar sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif.
Karhutla pada akhirnya bukan sekadar persoalan kebakaran lahan, melainkan persoalan keselamatan publik yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Banjarmasin menghadapi tantangan ganda: menjaga wilayahnya dari dampak asap sekaligus berkontribusi dalam penanganan kebakaran di daerah sekitar.
“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas,” pungkasnya.
Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama, kesiapan petugas, pelayanan kesehatan yang responsif, dan dukungan operasional yang memadai. Sebab, ketika api meluas dan asap melintasi batas wilayah, dampaknya tidak berhenti pada daerah tempat kebakaran terjadi.
Tinggalkan Balasan