temanmedia.id, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin mulai menata ulang pengembangan teknologi informasi agar tidak berhenti pada banyaknya aplikasi, tetapi beralih menuju sistem pemerintahan digital yang saling terhubung.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banjarmasin Febpry Ghara Utama mengatakan pihaknya kini lebih memprioritaskan konsolidasi sistem yang sudah tersedia.
Lebih dari 100 sistem dan aplikasi digital di lingkungan Pemko Banjarmasin tengah dipetakan untuk melihat fungsi, penggunaan hingga kemungkinan integrasinya.
“Kami sedang melakukan grouping beberapa aplikasi yang mempunyai topologi yang sama. Artinya, kami sedang fokus mengerjakan beberapa dashboard yang menjadikan aplikasi itu satu kesatuan,” ujar Febpry saat memimpin apel pagi di Balai Kota Banjarmasin, Kamis (13/8/2026).
Menurutnya, penataan tersebut dilakukan agar berbagai aplikasi yang selama ini berjalan sendiri-sendiri dapat memiliki keterhubungan dan fungsi yang lebih jelas.
Pendekatan itu diharapkan membuat pengelolaan sistem digital pemerintahan menjadi lebih efektif sekaligus mengurangi potensi tumpang tindih.
Febpry menegaskan, kondisi tersebut menjadi alasan pengembangan aplikasi baru belum menjadi prioritas. Diskominfotik memilih memastikan sistem yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal sebelum kembali menambah platform baru.
“Kami mohon maaf jika ada bapak ibu yang mengajukan pembuatan aplikasi baru sementara kami pending dulu. Saat ini kami fokus untuk mengerjakan beberapa dashboard yang menjadikan aplikasi itu satu kesatuan,” tuturnya.
Di sisi lain, penguatan sistem digital juga dibarengi dengan pembenahan infrastruktur jaringan internet di lingkungan perangkat daerah.
Diskominfotik melakukan asesmen untuk mengetahui kondisi konektivitas sekaligus mengidentifikasi titik-titik yang masih mengalami kendala.
“Saat ini kami sedang mengadakan asesmen terhadap jaringan-jaringan internet yang ada di lingkup SKPD. Harapannya, distribusi internet yang ada di SKPD tidak mengalami kendala,” katanya.
Hasil asesmen sementara menunjukkan bahwa persoalan yang ditemukan tidak selalu berasal dari jaringan internet. Pada sejumlah perangkat daerah, kendala justru berkaitan dengan perangkat pendukung yang digunakan untuk mengakses dan menjalankan sistem digital.
“Beberapa hasil asesmen terkait jaringan internet sebenarnya tidak ada masalah. Kemungkinan ada problem pada perangkat-perangkat yang ada di setiap SKPD,” jelasnya.
Dengan pemetaan tersebut, pembenahan digital Pemko Banjarmasin tidak hanya diarahkan pada penambahan aplikasi, tetapi juga memastikan infrastruktur pendukung dan sistem yang sudah ada dapat bekerja secara optimal.
“Upaya integrasi itu nantinya diharapkan membentuk ekosistem digital pemerintahan yang lebih terpadu,” tukasnya.
Berbagai sistem dengan fungsi yang saling berkaitan dapat dikelompokkan dan dihubungkan sehingga pengelolaan data maupun informasi tidak lagi berjalan secara terpisah.
Langkah tersebut juga sejalan dengan pengembangan Portal Satu Data Kota Banjarmasin sebagai salah satu fondasi pengelolaan data sektoral pemerintah daerah.
Melalui kebijakan tersebut, Pemko Banjarmasin mulai menggeser ukuran keberhasilan transformasi digital. Fokusnya bukan lagi pada seberapa banyak aplikasi yang dibuat, melainkan seberapa efektif teknologi yang tersedia dapat terintegrasi, mudah dikelola, serta memberikan manfaat nyata bagi aparatur dan masyarakat.
Tinggalkan Balasan