temanmedia.id, JAKARTA – Pemerintah mengambil langkah tegas untuk menggenjot produksi minyak nasional demi mengejar target swasembada energi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto pada 2029-2030.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengultimatum seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) agar segera menggarap lahan konsesi yang sudah mengantongi izin plan of development (PoD).
Teguran keras tersebut dilontarkan Bahlil saat membuka gelaran Forum Ekonomi (FOREK) Hulu Migas 2026 di Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tidak akan segan mencabut dan mengambil alih izin kelola lapangan migas jika para investor terbukti lamban atau tak sanggup mengeksekusi proyek yang telah disetujui.
“Kalau tidak mampu, serahkan konsesi itu kepada negara. Nanti kita akan menawarkan kepada siapa yang bisa mengerjakan,” kata Bahlil di hadapan jajaran regulator, KKKS, dan investor hulu migas.
Peringatan tersebut tak cuma berlaku bagi swasta, tetapi juga dialamatkan langsung kepada PT Pertamina (Persero). Bahlil mewanti-wanti BUMN migas itu agar tidak bersembunyi di balik statusnya sebagai perusahaan milik negara untuk memaklumi kinerja yang lamban.
Ia bahkan mendorong Pertamina membuka ruang kemitraan dengan pihak lain jika memang keteteran mengelola blok migas yang ada.
“Sekalipun Pertamina punya negara, saya tidak meminta untuk kalian kerjanya lambat. Harus cepat,” ujarnya.
Sikap tegas ini berlatar belakang jurang ketimpangan yang lebar antara konsumsi dan produksi migas dalam negeri. Saat ini kebutuhan minyak nasional menembus angka 1,6 juta barel per hari, sementara lifting lokal baru sanggup menyuplai 600-650 ribu barel per hari.
Meski sudah dibantu pasokan program biodiesel B50 sebesar 250-300 ribu barel, Indonesia tetap terseret ketergantungan impor minyak hingga 750 ribu barel saban harinya.
Guna menutup celah impor tersebut, Bahlil mendorong KKKS melakukan rekayasa teknologi pada sumur-sumur tua yang mengalami penurunan produksi alamiah, meniru keberhasilan efisiensi teknologi yang diterapkan Exxon di Blok Cepu.
Di tengah gejolak geopolitik global dan harga minyak dunia yang cenderung menanjak, Bahlil menilai ketahanan energi nasional menjadi harga mati agar Indonesia tidak rentan terhadap krisis pasokan internasional.
Tinggalkan Balasan