Menkeu Tinjau KPPN Jakarta, Pastikan Pencairan APBN 2025 Tepat Waktu di Pengujung Tahun

temanmedia.id, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I dan KPPN Jakarta II pada hari kerja terakhir Tahun Anggaran 2025.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kelancaran proses pencairan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di penghujung tahun.

KPPN Jakarta I dan II memiliki peran strategis dalam menyalurkan dana atas permintaan satuan kerja kementerian/lembaga (satker K/L), melakukan pembukuan serta akuntansi keuangan negara, hingga memberikan pembinaan kepada satker terkait pelaksanaan anggaran.

Sejumlah kementerian dan lembaga strategis menjadi mitra KPPN, di antaranya Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan (Kemenhan), serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Selain itu, KPPN juga menangani proses penyaluran Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menekankan pentingnya penetapan tenggat waktu yang jelas dalam penyelesaian pekerjaan menjelang akhir tahun anggaran.

“Penting adanya deadline untuk pekerjaan akhir tahun. Kalau sampai batasnya belum selesai juga, uangnya bisa kita ambil lagi atau hangus,” tegas Menkeu.

Kunjungan tersebut turut didampingi Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Arif Wibawa, serta jajaran direktur terkait.

Menkeu juga berdialog langsung dengan para pegawai KPPN dan perwakilan satker mitra, di antaranya Bendahara Pengeluaran Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Kemenhan serta Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Wing Korps Pasukan Khas (Paskhas) TNI AU.

Kelancaran pencairan anggaran di akhir tahun menjadi sangat krusial, mengingat pada Tahun Anggaran 2025, KPPN di wilayah DKI Jakarta menangani porsi terbesar alokasi belanja pemerintah pusat dalam APBN.

Kementerian Keuangan pun menegaskan komitmennya untuk terus mengawal akselerasi dan akuntabilitas pelaksanaan APBN melalui penguatan monitoring dan evaluasi, termasuk pencapaian output belanja. Dengan demikian, APBN 2025 diharapkan tidak hanya terserap secara optimal, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat secara tepat waktu dan berkelanjutan. (HM)