temanmedia.id, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan realisasi sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang menunjukkan kinerja solid di tengah dinamika global dan domestik yang penuh tantangan.
Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTA yang digelar di Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Menkeu menyampaikan bahwa pada tahun 2025, APBN berperan penting sebagai instrumen kebijakan yang antisipatif dan responsif dalam menghadapi kondisi ekonomi yang volatile.
“Dalam kondisi yang volatile di tahun 2025, APBN menjadi instrumen kebijakan yang antisipatif dan responsif menghadapi perkembangan dinamika global dan domestik,” ujar Menkeu.
Berdasarkan data realisasi sementara, pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.756,3 triliun atau mencapai 91,7 persen dari outlook laporan semester yang sebesar Rp2.865,5 triliun.
Capaian tersebut ditopang oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp2.217,9 triliun atau 89 persen dari target Rp2.387,3 triliun.
Penerimaan pajak terealisasi sebesar Rp1.917,6 triliun atau 87,6 persen dari target, sementara penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp300,3 triliun atau 99,6 persen dari target.
Di sisi lain, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencatat kinerja sangat baik dengan realisasi Rp534,1 triliun atau 104 persen dari target Rp477,2 triliun.
Adapun penerimaan hibah tercatat sebesar Rp4,3 triliun atau 733,3 persen dari target Rp1 triliun.
Sementara itu, belanja negara mencapai Rp3.451,4 triliun atau 95,3 persen dari outlook laporan semester sebesar Rp3.527,5 triliun. Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp2.602,3 triliun, yang terdiri atas belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp1.500,4 triliun serta belanja non-kementerian/lembaga sebesar Rp1.102 triliun. Selain itu, transfer ke daerah telah disalurkan sebesar Rp849 triliun.
Menkeu menjelaskan, berbagai langkah reformasi terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas APBN, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Belanja negara diarahkan agar tetap adaptif dan akomodatif terhadap program-program prioritas yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan capaian tersebut, defisit APBN hingga akhir tahun tetap terjaga pada level aman sebesar 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau senilai Rp695,1 triliun.
“Kita tahu ekonomi kita sedang mengalami downtrend. Kita harus memberikan stimulus ke perekonomian. Ini wujud komitmen pemerintah untuk menjaga ekonomi tetap tumbuh secara berkesinambungan tanpa membahayakan APBN. Defisit tetap kita jaga agar tidak melebihi 3 persen,” jelas Menkeu.
Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk nyata kebijakan countercyclical pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan global yang tinggi.
Menkeu optimistis, dengan membaiknya fondasi perekonomian nasional dan menguatnya momentum pertumbuhan ke depan, defisit APBN pada tahun 2026 dapat ditekan ke level yang lebih rendah dengan dampak pertumbuhan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
“Tahun ini kita asumsikan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, namun kita akan berupaya menekan ke level yang lebih tinggi lagi,” katanya.
Ke depan, peran APBN bersama mesin pertumbuhan ekonomi lainnya akan terus dioptimalkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. APBN juga tetap difungsikan sebagai shock absorber guna melindungi daya beli masyarakat serta menjaga stabilitas perekonomian. (Kemenkeu/Ilh)
Tinggalkan Balasan