temanmedia.id, PALANGKA RAYA –Persoalan pertambangan rakyat di Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali menjadi sorotan dalam perayaan Dies Natalis ke-72 Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang digelar DPD GMNI Kalteng di Grand Ballroom Hotel Luwansa, Palangka Raya, Sabtu (28/3/2026).
Momentum tersebut dirangkai dengan Seminar Wilayah Pertambangan Rakyat yang menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan daerah.
Kegiatan yang turut dihadiri Gubernur Kalteng Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo bersama jajaran Forkopimda ini mengangkat tema “Kovanis Pertambangan Rakyat Kalimantan Tengah”.
Forum tersebut pun diharapkan menjadi ruang diskusi untuk mencari jalan keluar atas berbagai persoalan pertambangan yang selama ini dinilai cukup kompleks di daerah tersebut.
Dalam kesempatan itu, Kapolda Kalteng Iwan Kurniawan mengapresiasi langkah GMNI yang mengangkat isu pertambangan rakyat sebagai bahan diskusi.
Menurutnya, sektor pertambangan memiliki peran besar bagi perekonomian, baik di tingkat daerah maupun nasional.
“Sektor pertambangan ini adalah sektor yang sangat strategis karena menjadi salah satu pilar ekonomi di negara kita,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui bahwa pengelolaan pertambangan masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Selain persoalan regulasi dan penegakan hukum, dampak lingkungan akibat aktivitas penambangan yang tidak terkendali juga menjadi perhatian serius.
Ia mencontohkan banyaknya lokasi tambang yang ditinggalkan tanpa proses reklamasi, sehingga memicu kerusakan lingkungan.
“Kondisi ini berdampak pada kualitas air sungai yang semakin keruh, tingkat keasaman yang tinggi, hingga potensi kandungan bahan kimia berbahaya,” sambungnya.
Untuk itu, Kapolda mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk para kader GMNI, untuk terlibat aktif mencari solusi atas persoalan tersebut.
Bahkan, ia menawarkan gagasan patroli bersama menggunakan helikopter guna melihat langsung kondisi wilayah pertambangan di Kaliteng
“Harapannya dengan seminar ini ada pemikiran-pemikiran yang konstruktif yang keluar, pemikiran-pemikiran strategis, dan juga memberikan dampak buat bangsa dan negara kita,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya para penambang rakyat.
Ia menilai persoalan pertambangan harus diselesaikan melalui kerja sama dan kesamaan tujuan.
“Kalau kita ada niat, kita sama-sama, ada common will sama-sama, tidak ada yang tidak mungkin,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran generasi muda dalam mengawal pembangunan daerah. Para mahasiswa, termasuk kader GMNI, didorong untuk tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah, namun dengan pendekatan yang konstruktif.
“Silakan menyampaikan kritik, bahkan demo, tapi demo yang membangun dan disertai solusi,” ujarnya.
Terkait Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), Agustiar Sabran menyebut pemerintah provinsi terus berupaya memperjuangkan legalitasnya.
“Saya berencana kembali menemui Presiden pada awal April mendatang untuk membahas persoalan WPR serta tata ruang di Kalteng.” ungkapnya.
Menurutnya, penyelesaian persoalan WPR akan menjadi kunci untuk menata sektor pertambangan secara lebih menyeluruh.
“Kalau WPR itu kuncinya terbuka, yang lainnya agak mudah,” singkatnya.
Selain itu, Gubernur juga mendorong penerapan sistem koperasi dalam pengelolaan pertambangan rakyat. Model ini dinilai dapat memberikan manfaat yang lebih merata bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan para penambang.
Melalui forum Dies Natalis dan seminar tersebut, GMNI Kalteng menunjukkan kepeduliannya terhadap isu-isu kerakyatan yang berkembang di daerah.
Diharapkan, sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan organisasi kemahasiswaan dapat terus terbangun demi mewujudkan tata kelola pertambangan yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak kepada masyarakat.
Tinggalkan Balasan