temanmedia.id, PALANGKA RAYA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun 2026 mengalami penurunan signifikan.
Kondisi ini membuat Pemerintah Provinsi Kalteng harus melakukan penajaman arah pembangunan dengan memfokuskan anggaran hanya pada sektor-sektor yang paling mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Berdasarkan data Dinas Komunikasi, Persandian, Informatika, dan Statistik (Diskominfosantik), APBD Kalteng 2026 tercatat turun sebesar 34,71 persen. Dari sebelumnya mencapai Rp8,3 triliun pada tahun 2025, anggaran daerah menyusut menjadi sekitar Rp5,4 triliun pada 2026.
Penurunan tajam ini berdampak pada terbatasnya ruang fiskal daerah, sehingga pengelolaan anggaran dituntut lebih selektif, efisien, dan terukur.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung, mengatakan keterbatasan anggaran tersebut mengharuskan pemerintah daerah menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas secara lebih ketat.
Hal itu disampaikannya usai menghadiri kegiatan di Kantor Perwakilan BPK RI di Palangka Raya, Senin (12/1/2026).
“Pembangunan harus benar-benar disusun berdasarkan skala prioritas. Belanja-belanja yang kurang berdampak langsung bagi masyarakat perlu dipilah dan disesuaikan,” ujarnya.
Leonard menegaskan, untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik, Pemprov Kalteng memfokuskan anggaran pada sektor wajib dan strategis, seperti pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur vital yang berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Dengan pengelolaan anggaran yang terarah dan kolaborasi lintas sektor, kami berupaya memastikan kualitas layanan publik tetap terjaga di tengah keterbatasan fiskal,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan, penurunan APBD berdampak pada perlunya penyesuaian program pembangunan, terutama dengan memangkas belanja rutin dan kegiatan nonprioritas.
Pemerintah daerah, kata dia, akan lebih memfokuskan anggaran pada pelayanan publik dan proyek-proyek strategis.
“Otomatis belanja nonprioritas dikurangi. Fokus utama diarahkan pada program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” jelas Leonard.
Pada tahun 2026, arah pembangunan Kalimantan Tengah pun dipusatkan pada tiga sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur strategis. Sementara itu, pengeluaran yang tidak bersifat mendesak akan ditekan seminimal mungkin.
Selain efisiensi belanja, Pemprov Kalteng juga berupaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui penguatan peran badan usaha milik daerah (BUMD) dan optimalisasi potensi daerah.
Di sisi lain, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, menekankan pentingnya langkah antisipatif menghadapi penurunan APBD 2026, sebagaimana arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
“Kami melakukan efisiensi pada belanja perjalanan dinas, rapat-rapat, serta pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana kantor,” kata Edy.
Ia juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru yang tidak memberatkan masyarakat kecil, seperti pajak alat berat, pajak restoran, dan pajak air tanah.
“Sektor swasta harus terus didorong melalui kemudahan berusaha, sementara kinerja BUMD perlu dioptimalkan agar keberlanjutan fiskal daerah tetap terjaga,” ujarnya.
Lebih lanjut, Edy menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, khususnya dalam pelaksanaan program prioritas nasional di daerah.
“Optimalisasi PAD harus dibarengi dengan inovasi dan terobosan kreatif. Selain itu, percepatan penyerapan anggaran juga sangat penting, karena belanja pemerintah menjadi penggerak utama perekonomian daerah,” pungkasnya. (MMC Kalteng)
Tinggalkan Balasan