temanmedia.id, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin terus memperkuat berbagai strategi untuk menekan angka pencari kerja yang masih tergolong tinggi.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkuat peran Balai Latihan Kerja (BLK), memperluas kerja sama dengan dunia usaha, serta meningkatkan kualitas pelayanan di bidang ketenagakerjaan.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Public Hearing (Forum Konsultasi Publik) Standar Pelayanan yang digelar Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja (Diskopumker) Kota Banjarmasin di Aula Banjarmasin Creative Hub, Selasa (30/6/2026).
“Kota Banjarmasin masih menghadapi tantangan tingginya angka pencari kerja dibandingkan daerah lain di Kalimantan Selatan,” ujar Kepala Diskopumker Kota Banjarmasin, Machli Riyadi.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk terus menghadirkan berbagai solusi.
“Saat ini angka pencari kerja di Kota Banjarmasin mencapai 6,89 persen dari jumlah penduduk usia produktif, lebih tinggi dibandingkan angka provinsi yang berada di kisaran 4,1 persen. Ini menjadi tanggung jawab moral bagi kami untuk terus mencari solusi melalui berbagai strategi,” katanya.
Machli menjelaskan salah satu langkah yang ditempuh adalah memperkuat fungsi Balai Latihan Kerja sebagai pusat peningkatan kompetensi masyarakat.
Selain membekali calon tenaga kerja dengan keterampilan, pemerintah juga mendorong lahirnya wirausaha baru agar masyarakat tidak hanya bergantung pada lapangan pekerjaan yang tersedia.
“Pak Wali Kota memiliki komitmen yang sangat serius dalam penguatan Balai Latihan Kerja sebagai salah satu strategi mengurangi angka pencari kerja. Harapannya, masyarakat tidak hanya bergantung pada industri, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja baru secara mandiri,” jelasnya.
Ia menambahkan, Diskopumker juga memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan berbagai perusahaan di Kota Banjarmasin.
Bahkan, pemerintah telah menerbitkan surat edaran yang mewajibkan perusahaan menyampaikan informasi lowongan kerja kepada Diskopumker agar proses penyaluran tenaga kerja menjadi lebih efektif.
Sementara itu, Asisten II Setdako Banjarmasin M. Taufik Rivani menyampaikan bahwa forum konsultasi publik menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia menilai pelayanan publik yang baik merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, adaptif, dan berorientasi pada hasil.
“Pelayanan publik yang baik menjadi salah satu tolok ukur tata kelola pemerintahan yang transparan, smart, dan mampu menghasilkan outcome yang benar-benar membumi di tengah masyarakat,” tuturnya.
Melalui forum tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi warga Kota Banjarmasin.
Tinggalkan Balasan