temanmedia.id, BANJARMASIN – Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat menuntut pemerintah untuk mampu mengelola komunikasi publik secara lebih responsif, adaptif, dan terukur.
Tantangan tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Public Communications Summit (PCS) 2026 yang digelar di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Rabu (3/6/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Sinergi Pengelolaan Isu dan Reputasi di Era Digital” itu dihadiri para kepala dinas komunikasi dan informatika kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, termasuk Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banjarmasin, Febpry Ghara Utama.
Menurut Febpry, forum tersebut menjadi ruang penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas pengelolaan komunikasi publik di tengah derasnya arus informasi yang berkembang di ruang digital.
“Forum ini memberikan banyak wawasan dan pengalaman yang dapat diterapkan dalam pengelolaan komunikasi publik di daerah. Di era digital, setiap informasi dapat menyebar dengan sangat cepat, sehingga diperlukan strategi komunikasi yang terintegrasi, kolaboratif, dan berbasis fakta agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan terpercaya,” ujarnya.
Ia menilai komunikasi pemerintahan saat ini tidak lagi hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga harus mampu membangun kepercayaan publik melalui pengelolaan isu yang cepat, tepat, dan transparan.
“Oleh karena itu, penguatan kolaborasi antarinstansi menjadi faktor penting dalam menghadapi berbagai tantangan komunikasi yang terus berkembang,” sambungnya.
Febpry juga menegaskan komitmen Diskominfotik Kota Banjarmasin untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi publik sekaligus memperkuat literasi digital masyarakat agar lebih bijak dalam menyaring informasi yang beredar.
“Kami ingin memastikan bahwa komunikasi pemerintah tidak hanya informatif, tetapi juga mampu membangun partisipasi publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap berbagai program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota Banjarmasin,” katanya.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Noor Yaumil, yang membuka kegiatan tersebut menekankan pentingnya kesamaan persepsi dan sinergi antarlembaga dalam mengelola komunikasi publik.
Menurutnya, pemerintah harus mampu mengantisipasi berbagai potensi isu sejak dini agar tidak berkembang menjadi krisis yang dapat memengaruhi reputasi institusi maupun tingkat kepercayaan masyarakat.
“Potensi isu harus dikelola sejak awal, bukan menunggu hingga menjadi krisis. Berbagai kemungkinan isu yang muncul di berbagai sektor harus segera diantisipasi melalui langkah-langkah strategis yang terukur, sistematis, dan kolaboratif,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa komunikasi publik kini telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam menjaga citra dan reputasi pemerintah.
“Koordinasi yang kuat dan pola komunikasi yang terarah menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik di tengah dinamika informasi digital,” tukasnya.
Melalui Public Communications Summit 2026, pemerintah daerah diharapkan semakin siap menghadapi tantangan komunikasi modern sekaligus memperkuat sinergi dalam mengelola isu, membangun reputasi, dan menghadirkan informasi yang akurat bagi masyarakat.
Tinggalkan Balasan